BANDUNG, UNIKOM – Birokrasi reformasi dalam menunjang akuntabilitas daerah adalah upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan memastikan kebijakan serta agar layanan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat.

Sabtu, 31 Agustus 2024, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMA IP) UNIKOM menggelar Seminar Nasional dengan mengusung tema “Reformasi Birokrasi dalam Menunjang Akuntabilitas Daerah”, dengan menghadirkan tiga orang nara sumber yang luar biasa, antara lain, Walikota Bogor periode 2014-2024, Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A., Ketua Fraksi GOLKAR DPRD Kabupaten Bandung, Dr. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si., dan Content Creator Sejarah, Filsafat, dan Politik, Guru Gembul.

Bertempat di Auditorium Lantai 4 Miracle Building UNIKOM, rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan doa yang dipandu oleh Demas Indra Priyono, dilanjutkan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UNIKOM yang diikuti dengan hidmat oleh seluruh peserta.

Fahmi Saeful Bahri selaku Ketua Pelaksana Kegiatan melaporkan, seminar tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar para mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, dapat lebih mengenal dan mengetahui lebih lanjut hal-hal terkait bagaimana birokrasi reformasi dalam menunjang akuntabilitas daerah. Ia berharap, semoga materi-materi yang akan disampaikan kedua nara sumber dapat bermanfaat dan menambah wawasan maupun pengalaman bagi seluruh peserta. Turut hadir dalam seminar nasional tersebut dan memberikan sambutannya, antara lain, Dekan FISIP UNIKOM, Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, S.E., M.SI., Ak.CA, CRP., CSRS., Direktur Kemahasiswaan UNIKOM, Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D., Pembina Kemahasiswaan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM, Assoc. Prof. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si., dan Ketua HIMA IP UNIKOM, Rama Antawijaya Kusumah.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM, Assoc. Prof. Dr. Nia Kaniawati, S.IP., M.Si., dalam wawancara terpisah menyampaikan tanggapannya atas terselenggaranya kegiatan seminar tersebut, “sebagai kaprodi saya mengapresiasi kegiatan ini. Prodi IP UNIKOM sebagai penyelenggara pendidikan tinggi harus mempunyai kepedulian dalam pelaksanaan politik dan pemerintahan saat ini. Kegiatan seminar dengan tema Reformasi Birokrasi dalam menunjang Akuntabilitas Daerah ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami. Dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan beragam ada dari DPRD, Kepala Daerah, dan juga pengamat. Dari kegiatan ini saya berharap dapat memberikan pencerahan bagi peserta dalam pemahaman tentang akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan di daerah yang merupakan bagian dari kegiatan reformasi birokrasi”, demikian ungkapnya.

Memasuki agenda inti, ketiga nara sumber; Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.Hum., M.A., Dr. H. Cecep Suhendar, S.Pd., M.Si., dan Guru Gembul menyampaikan pemaparan materinya, dilanjutkan sesi diskusi yang diikuti dengan antusias oleh para peserta yang terdiri atas mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan lintas angkatan dan Bapak/Ibu Dosen di lingkungan UNIKOM, serta dari luar UNIKOM, dengan dipandu oleh Assoc. Prof. Dr. Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si., selaku moderator.

Di penghujung sesi diskusi, Dr. Poni menyimpulkan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dalam penerapannya diperlukan peraturan perundang-undangan guna menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Sehingga BIrokrasi itu bukan hanya hadir di tengah publik, tetapi harus melayani dan membahagiakan. Rangkaian kegiatan diakhiri penyerahan cindera mata dan ditutup dengan foto bersama guna dokumentasi. (Direktorat Hms & Pro)