BANDUNG, UNIKOM - Good governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka terhadap kritik dan kontrol sepenuhnya ada pada rakyat.

Mengutip dari artikel yang ditulis Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Sofian Effendi, penggunaan istilah governance pertama kali digunakan oleh Presiden Amerika Serikat ke-28, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson dikenal sebagai "Bapak Administrasi Negara" di AS.

Fakultas Pascarasjana Unikom telah menggelar kuliah umum yang bertajuk “Good Governance Dan Inovasi Sakses Tools (Sakip Self-Assessment Tools) pada Sabtu, (22/9/22) dengan menghadirkan narasumber Agus Supriyadi, ST., M.Si., Ph.D merupakan Staff Inspektorat Daerah Kota Banjar dan juga Editor-in-Chief dari Sustainability Policy and Human Geography Internasional Journal.

Dr. Rahma Wahdiniwaty, Dra., M.Si dalam sambutannya mengatakan bahawa kuliah umum ini untuk membangun atmosfir akademik anatara mahasiswa dan dosen dengan menambah wawasan diluar dari pembelajaran kuliah. Rahma juga berharap agar mahasiswa dapat mengambil nilai dan manfaat dari kuliah umum tersebut.

Delapan Area Perubahan dalam Reformasi Birokrasi 1) Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), 2) Tatalaksana, sistem atau proses prosedur yang jelas, efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance. 3) Peraturan perundang - undangan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, 4) sumber daya manusia aparatur, SDM aparatur yang berintegrasi, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, 5) Pengawasan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, 6) Akuntabilitas meninkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 7) Pelayanan Publik pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, 8) Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (Culture set) Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Menurut Bank Dunia good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. (Direktorat Hms & Pro)