Runtuhnya Orde Baru di tahun 1998 telah menjadi momentum Era Reformasi Indonesia. Di dalam prosesnya selama 25 tahun ini, terdapat banyak perubahan yang terjadi, namun demikian banyak pula permasalahan yang muncul akibat dari demokrasi yang kebablasan. Seperti masih adanya korupsi, dinasti politik, desentralisasi di berbagai daerah, biaya pemilu yang membengkak, dan lain sebagainya. Para pengamat banyak memberikan pandangan maupun pemikiran mereka agar demokrasi di Indonesia bisa semakin baik kedepannya.

Guna menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa terkait dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unikom telah menjalin kerjasama dengan Indonesia Politics Research Consulting (IPRC) dalam menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “25 Tahun Demokrasi Indonesia”, yang dilaksanakan pada hari Senin, 10 April 2023 bertempat di Auditorium Miracle Unikom.

Hadir selaku narasumber antara lain Leo Agustino, Ph.D, dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; Jonah Silah, peneliti Indonesia Politics and Consulting (IPRC), dan Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si., dosen Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) sekaligus Ketua KPID Jawa Barat.

Dalam paparannya, Leo Agistino menyatakan dalam beberapa tahun ini Indonesia telah mengalami stagnasi demokrasi. Dikarenakan 3 hal, yaitu adanya sistem elektoral, otonomi daerah, dan perubahan struktur. Sementara Jonah Silah menguraikan selain isu-isu  demokrasi yang ada di Indonesia, masalah krisis digital pun menerpa Indonesia dalam hal doxing (penyebaran data pribadi), spill the tea (gossip/gibah sepihak), Non-Concsensual Imitate Image yang didalamnya terdapat penyebaran konten pribadi, Cancel Culture, Penyensoran, Pemblokiran, pelanggaran UU ITE, dan Internet Shutdown (tidak bisa menerima maupun menemukan informasi melalui internet).

Adiyana Slamet menutup sesi pemaparan materi dengan pernyataannya bahwa Dinasti politik sebetulnya diperbolehkan, apabila dinasti tersebut akan membawa perubahan yang lebih baik bagi daerahnya. “Arah demokrasi Indonesia sendiri sekarang lebih mengarah kepada demokrasi liberal. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga prinsip awal dari demokrasi yang diciptakan”, pungkasnya.

Acara dilanjutkan sesi tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh para peserta, yang terdiri atas dosen dan mahasiswa dari FISIP UNIKOM.

Dekan FISIP UNIKOM, Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, SE., M.Si., Ak.CA.  dalam sambutannya menyampaikan dukungan dan harapannya agar kegiatan ini akan menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa terkait dengan perjalanan sistem demokrasi Indonesia yang akan didapat dari para pakar yang menjadi naras umber dalam acara bedah buku ini. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan pencerahan  wawasan dan pengetahuan yang lebih untuk kita semua’, ujarnya.

Kondisi 25 tahun pasca reformasi memang bukan menjadi pilihan terbaik, dengan adanya buku ini diharapkan dapat mendewasakan pemikiran maupun aktivitas demokrasi di Indonesia. (Direktorat Hms & Pro).