BANDUNG, UNIKOM – Universitas Komputer Indonesia UNIKOM menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Forum Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pada Hari Kamis 13 Februari 2025, dengan mengusung tema “Penyelarasan Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pembangunan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium lantai 17 Smart Building UNIKOM, Forum ini mempertemukan unsur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan perangkat daerah yang membidangi PPPA dan PPKB kabupaten dan kota se-Jawa Barat.

Kepala (DP3AKB) dr. Siska gerfianti, SP.DLP., MH.Kes., yang juga merupakan panitia penyelenggara  melaporkan terkait Program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga hanya akan berhasil manakala para pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mewujudkannya. Ia juga menegaskan bahwa “Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, sinkronisasi rencana kegiatan/program antara provinsi dengan 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Kedua, menyeleraskan usulan dengan rencana pembangunan daerah dan nasional. Ketiga, membangun komitmen bersama untuk mewujudkannya sebagai program unggulan daerah. Karena itu, kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah pusat, perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah, dan kabupaten/kota, maka dari itu Keterlibatan seluruh sektor menjadi penting, terutama perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang bersinergi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat” ungkap Siska.

Lebih lanjut dr. Siska merinci selusin kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sepanjang 2025 yang diharapkan dapat bersinergi dengan segenap pemangku kepentingan di Jawa Barat. Kegiatan tersebut di antaranya raihan predikat Provinsi Layak Anak, Puspaga Ramah Anak, Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Mentor, Sekolah Perempuan Jawa Barat di Kabupaten/Kota, Konseling Pranikah, Penguatan Sekolah Politik Perempuan, Stopan Jabar, dan lain-lain.

Pada kesempatan tersebut, Rektor UNIKOM Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T., yang diwakili oleh  Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNIKOM, Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra. SE.., M.Si., turut menyampaikan sambutannya dengan mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada seluruh tamu undangan. Prof. Umi juga menyampaikan harapannya “mudah – mudahan UNIKOM menjadi salah satu perangkat pendidikan yang akan selalu support dalam setiap forum kolaborasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Jawa Barat umumnya teristimewa pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB) Provinsi Jabar” tutur Prof. Umi.

Pada kegiatan tersebut turut hadir secara daring Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu Veronica Tan yang secara khusus menyoroti berbagai masalah seputar isu keluarga di Jawa Barat, seperti tingginya angka perkawinan anak dan perceraian. Dia berpesan agar program PPPA dan PPKB di Jawa Barat lebih reponsif pada kesetaraan gender dan pembangunan keluarga. Semua itu bisa dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta masyarakat.

Veronica menegaskan bahwa pembangunan keluarga merupakan proses panjang sekaligus sangat krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, deretan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lepas dari cara berpikir masyarakat. Karena itu, perlu perubahan cara berpikir (mindset) dalam keluarga itu sendiri dan agenda besar itu tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh kolaborasi semua pihak. Sejalan dengan agenda jangka panjang menuju Indonesia 2045, Veronica menjelaskan, pihaknya telah meluncurkan tiga program prioritas. Ketiga program tersebut meliputi Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, dan penguatan Satu Data Perempuan dan Anak.  RBI merupakan inisiatif kolaborasi lintas sektor untuk menangani berbagai isu perempuan dan anak, termasuk kekerasan, stunting, dan kemiskinan. “Program ini telah diimplementasikan di enam desa percontohan. Ini dalam rangka bottom-up, Masyarakat butuh apa, remaja butuh apa, keluarga butuh apa? Dengan begitu, bisa dilakukan perencanaan program sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Veronica.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Hj. Siti Muntamah, S.Ap., menyampaikan apresiasinya atas inisiasi DP3AKB Jawa Barat dalam penyelenggaraan forum perangkat daerah urusan PPPA dan PPKB. Beliau mengatakan Komisi V memberikan atensi pada isu-isu PPPA dan PPKB di Jawa Barat, serta meminta para pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan program PPPA dan PPKB di Jawa Barat. “Kami di DPRD Jawa Barat berharap dilakukan optimalisasi program prioritas PPPA dan PPKB melalui kolaborasi yang saling memberi manfaat. Kedua, kami berharap adanya inovasi dan adaptasi agar setiap program bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Kemudian, tidak kalah pentingnya adalah penguatan data dan evaluasi, sehingga data berkualitas bisa menghasilkan output berkualitas. Dengan demikian, Jabar Istimewa bisa benar-benar bisa kita wujudkan,” pungkasnya.

Agenda kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang terbagi kedalam dua sesi. Pada sesi pertama materi disampaikan oleh sekertaris Mentri Kemendugbangga RI Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.pol. Admin., Ph.D., sekretaris menteri PPPA RI Titi Eko Rahayu, S.E., MAP., dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si., yang dipandu oleh moderator Arif Try Cahyadi, S.Ds., M. Ds., yang merupakan dosen sekaligus Ketua Divisi Humas dan Informasi Komunikasi Publik UNIKOM. Kesimpulan dari materi sesi pertama dengan tema tersebut sangat relevan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera. Bersama-sama melanjutkan pembangunan dari pemerintah dan stakeholder secara responsif. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pembangunan keluarga adalah pilar utama dalam menciptakan generasi masa depan yang lebih baik dan berkualitas.

Sementara pada sesi kedua materi disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNIKOM, Prof. Dr . Hj. Umi Narimawati, Dra. SE.., M. Si., yang membawakan materi tentang “Dukungan akademisi dalam  urusan PPPA dan PPKB di Jawa Barat”, sementara materi selanjutnya dibawakan oleh Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Dr. Dadi Ahmad Roswandi, S.Si., M.Si., yang menyampaikan materi tentang “sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegas Stunting (GENTING)” yang dipandu oleh moderator Najib Hendra SP, S.Pd., MM.

Forum ini diharapkan menjadi awal dari sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. (Direktorat Hms & Pro).