BANDUNG, UNIKOM – Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Prof Budi Jatmiko telah mengajak seluruh sivitas akademika kampus swasta se-Indonesia ke Jakarta pada 27, 28, dan 29 September 2022. Sebagai organisasi mewadahi seluruh kampus swasta di Indonesia, Aptisi akan memfasilitasi insan kampus swasta untuk menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Salah satu grand isu yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah pembubaran Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT).
Ia mengatakan pihaknya telah ingin melakukan aksi demonstrasi sejah tahun 2021 Namun, Prof Budi Jatmiko terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Termasuk menyurati Menteri, Dirjen, dan Juga DPR.
“Kita Juga sudah bersurat kepada Presiden dan Menteri tapi tidak ditanggapi. Ini yang membuat teman-teman PTS geram,” kata Prof Budi Jatmiko dalam video Youtube yang diunggah di kanal Aptisi (16/9/22)
Aksi desakan meminta Lembaga Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi (LAM-PT) segera dibubarkan juga akan dilakukan di gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Prof Budi Jatmiko menyatakan, desakan agar LAM-PT berorentasi bisnis dibubarkan digelar di dua tempat.
"Titik aksi bakal dipusatkan di dua lokasi ya, pertama di Istana Kepresidenan dan kantor Kemendikbud," kata Prof Budi Jatmiko, Sabtu (17/9/2022). Prof Budi Jatmiko menambahkan, sudah lebih dari 1.000 pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) menyatakan kesiapan untuk hadir.
Dalam hal ini, Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung turut serta dalam aksi tersebut, hadir bersama para Dosen dan Mahasiswa se Indonesia untuk menyuarakan keadilan bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya Perguruan Tinggi Swasta. Saat diwawancarai Direktur Internasional Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE., M.Ak mengatakan dalam aksi nya Merupakan suatu yang harus dan sangat baik untuk perkembangan dan pendidikan tinggi di Indonesia terutama Perguruan Tinggi Swasta masalah yang kita sampaikan adalah 1) RUU Sisdiknas, 2) Bubarkan LAM PT beroroentasi Bisnis/Mahal 3) Bubarkan Komite Uji Kompetensi dan Audit Pelaksanaan yang sudah berjalan, 4) Stop Jalur Mandiri Perguruan Tinggi Negeri, diharapkan adanya pertimbangan pemerintah dalam membuat peraturan atau Undang - Undang yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi sehingga akan terjadi keseimbangan antara PTN dan PTS.
Menurut Inta Budi, setiap Fakultas yang ada di Unikom mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Aksi bersama Aptisi pada kesempatan tersebut Unikom mengirimkan 10 Delegasi ikut menyampaikan aspirasi. Inta Budi juga Berharap, semoga suara kami dari PTS bisa didengar oleh pengambil kebijakan yaitu pemerintah sehingga apabila terdapat perubahan dalam Undang-Undang kami dari PTS bisa dilibatkan dalam penyusunan Undang - undang tersebut, sehingga itu tidak akan merugikan salah satu pihak terutama di PTS.”ungkapnya (Direktorat Hms & Pro)