BANDUNG, UNIKOM - Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Barat (ISKI Jabar) melantik kepengurusannya untuk periode 2019–2022 pada hari Senin, 14 Oktober 2019 di Prime Park Hotel Bandung. Dalam barisan kepengurusan tersebut terpilih beberapa nama Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Unikom diantaranya, Dr. Desayu Eka Surya, S.Sos., M.Si. sebagai Wakil Ketua Bidang Penelitian, mendampimgi Ketua Bidang penelitian yaitu Prof. Dr. Deni Darmawan, Dr. Rismawaty, S.Sos., M.Si. sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kompetensi Profesi dan Dr. Ir. Yuni Dahlia Yosepha Mogot, M.Si. sebagai Ketua Departemen Newsletter/Warta Komunikasi, yang resmi dilantik oleh Ketua ISKI Pusat, Dr. Dadang Rahmat, S.Sos., SH, M.Si.

Pada Prosesi pelantikan turut hadir Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E. Ibu Atalia Praratya Kamil, M.I.Kom selaku Dewan Penasihat ISKI Jabar, Direktur Bisnis Pikiran Rakyat H. Januar P. Ruswita, Ketua STIKOM Bandung Dr. Dedy Djamaludin Malik, M.Si., Direktur Utama PT Ayo Media Network, Hilman Hidayat, S.Sos.,  serta seluruh Dewan Pembina dan Dewan Pengurus ISKI Jabar periode 2019-2022.

Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, S.E dalam sambutannya, menungkapkan bahwa dirinya menaruh harapan besar pada ISKI Jabar untuk turut menjadi perantara komunikasi antara Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar dan masyarakat, sebagaimana diungkapkannya: "Harapan kami ISKI Jabar sebagai insan komunikasi mampu membangun komunikasi dan menjadi perantara komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dimana insan-insan komunikasi yang diharapkan dapat memperpanjang mulut, telinga, dan mata Pemrov Jabar," ujar Uu.

Lebih lanjut, Uu menilai bahwa insan komunikasi dapat memfasilitasi informasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga penyampaian komunikasi kepada masyarakat dapat dilakukan secara sempurna dan menyeluruh oleh ISKI tanpa menimbulkan ketidaksempurnaaan penyampaian informasi dan komunikasi. "Artinya apa yang disampaikan pemerintah, ISKI bantu sampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan sempurna, karena jika informasi yang disampaikan sepotong-sepotong kami khawatir akan menjadi fitnah," lanjut Uu.

Sementara itu, Ketua ISKI Jabar periode 2019-2022 Prof. Dr. Hj. Atie Rachmiatie, M.Si., daslam sambutannya mengatakan: “ISKI Jabar siap berkolaborasi dengan Pemdaprov Jabar, dimana kepengurusan ISKI Jabar tersebar dalam berbagai profesi seperti akademisi, dosen, peneliti, kehumasan, jurnalis dan wirausaha komunikasi yang kini sudah tersebar di 27 kabupaten/kota di Jabar," katanya. Atie menambahkan, bahwa ISKI Jabar sangat potensial mewarnai komunikasi dan informasi yang lebih berkualitas dengan berbagai pihak. "Sekarang sementara berkumpul 120 orang insan komunikasi yang mewakili pentahelix, ke depan akan terhimpun jauh lebih banyak lagi," ucapnya.

Masih dalam rangkaian acara pelantikan, pada sambutannya Ketua ISKI Pusat Dr. Dadang Rahmat, S.Sos., SH, M.Si. mengatakan bahwa pelantikan ISKI Jabar kali ini merupakan pelantikan pertama di masa kepemimpinannya. Ia menyampaikan ISKI merupakan wadah para insan komunikasi baik praktisi maupun akademisi untuk bergerak bersama memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Dadang berharap ISKI dapat menjadi bagian yang turut serta memberikan andil dalam bantuan literasi di masyarakat. “...dalam konteks komunikasi, di Indonesia masih ramai namun samar tentang bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam berkomunikasi dan menyampaikan infomasi secara benar. Karena bila kita gagal komunikasi, akan terjadi gagal paham, dan ini menjadi cikal bakal gagal bersosial. Menangani masalah sosial ini pun harus hati-hati, terutama dalam berkomunikasi karena banyak peristiwa hukum berawal dari hal ini," ungkap Dadang.

Melengkapi acara pelantikan, pada hari yang sama digelar Seminar bertajuk “Literasi Keuangan dalam Menghadapi Financial Technology di Era Industri 4.0” yang dipandu oleh moderator Drs. Hadi Purnama M.Si. Seminar membahas tiga poin penting yaitu: 1) Regulasi Aktivitas Fintech Saat ini, 2) Fintech dan Masa Depan Ekonomi Digital, dan 3) Fintech dan Perlindungan Masyarakat. Ketiga materi tersebut disampaikan oleh para pembicara yang ahli dalam bidangnya.

Membahas mengenai regulasi aktivitas fintech saat ini, Dr. Eddy Kurnia, M.Si. (Head of Corporate and Strategic Planning Perum Peruri),  menyampaikan berdasarkan laporan Fintech Indonesia Report 2018 oleh Fintechnews Singapore bahwa sebanyak 167 perusahaan fintech beroperasi di Indonesia, dimana ekosistem fintech di Indonesia didominasi si sektor payment sebanyak 38% dan lending sebanyak 31%. Namun, dalam perkembangan fintech muncul persoalan diantaranya menjamurnya fintech ilegal, bunga pinjaman yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen, penyebaran data pribadi peminjam hingga cara penagihan yang melanggar aturan. “Dalam hal ini BI dan OJK sebagai regulator telah berupaya untuk mengantisipasi dengan mengeluarkan sejumlah aturan. Namun dari sisi masyarakatpun diperlukan peran aktif seperti mengecek keabsahan, meminjam sesuai kemampuan, serta memahami resiko yang ada.” Ujar Eddy.

Sedangkan menanggapi persoalan fintech dan ekonomi digital dimasa depan, Gentur Wibisono (Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, selaku pembicara ketiga mengungkapkan respons positif pemerintah diberbagai negara terhadap perkembangan ekonomi digital yang termasuk ke dalamnya fintech. Menghadapi perkembangan ekonomi digital yang cepat, Gentur berharap ahli komunikasi dapat membuatkan model komunikasi yang efektif demi meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia yang terhitung masih rendah. “Jaga dan bijaklah dalam menjaga data pribadi di media online dan media sosial, serta hindari masalah kecrang digital seperti phising, skimming, card trapping, malware dll. Lalu, jika perlu install solusi keamanan digital seperti antivirus serta kelola jejak digital di perangkat pribadi anda.” ungkap Gentur.

Sementara pemateri ketiga, mengenai fintech dan perlindungan masyarakat, Dr.rer.pol. Hamzah Ritchi, S.E., M.BIT., Ak. (Ketua Pusdi Inovasi Digital FEB Unpad). menilai dengan banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi yang melibatkan fintech itu tidak terlepas dari pengaruh struktur masyarakat Indonesia. Kenyamanan dalam menggunakan layanan masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, sedangkan untuk kerahasiaan data pribadi bukan menjadi hal utama. “Pemerintah telah memahami kondisi yang terjadi saat persoalan perlindungan data pribadi menjadi sebuah isu yang ramai diperbincangkan. Salah satunya ditandai dengan didorong keluarnya undang-undang mengenai data pribadi ini.” Ujar Hamzah.

Jelang berakhirnya kegiatan tersebut, agenda ditutup dengan sesi diskusi yang dipenuhi dengan antusiasme para audiens untuk mengajukan pertanyaan hingga mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan tema yang dikupas oleh para pembicara. (Direktorat Hms & Pro)