BERITA

Menilik Fungsi Ilmu Pemerintahan dalam Perspektif Militer

Selasa, 29 Januari 2019 Media UNIKOM

BANDUNG, UNIKOM- Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) Unikom mengadakan Kuliah Umum bertajuk “Fungsi Ilmu Pemerintahan dalam Perspektif Militer” yang berlangsung di Auditorium Miracle Kampus I Unikom, Sabtu (26/1/2019). Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 200 peserta yang merupakan gabungan mahasiswa dari beberapa program studi di lingkungan Unikom, diantaranya Ilmu Pemerintahan (IP), Ilmu Komunikasi (IK), dan Sistem Informasi (SI).

Secara resmi kegiatan dibuka oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom, Dr. Nia Karniawati, S.IP.,M.Si, mewakili Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unikom. Melalui sambutan pembukanya, Nia mengapresiasi atas terselenggaranya kuliah umum ini sebagai salah satu program kerja Prodi IP Unikom yang sukses diimplementasikan di awal tahun 2019. Harapannya, informasi yang disampaikan dapat dipahami, dimengerti, diimpelemntasikan, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa.

Sementara itu, Dr. Hj. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si selaku Ketua Pelaksana, mengucapkan terimakasih atas dukungan juga kehadiran para dosen dan tamu undangan di lingkungan FISIP Unikom pada kegiatan ini. Bagi Dewi, kesempatan ini merupakan ajang mahasiswa untuk menggali ilmu dari sisi teoritis, konsep, dan praktis yang berkaitan dengan keilmuan masing-masing. Mengingat narasumber yang dihadirkan merupakan praktisi ahli di bidangnya yakni, Kolonel Laut (KH) Dr. Drs. Edys Riyanto, M.Si (Kepala Bidang Media Center Puspen TNI).

Memasuki agenda inti, Albert J Christian (Mahasiswa Prodi IP Unikom) berindak selaku moderator memandu jalannya pelaksanaan kuliah umum, dimana Edys pun menyampaikan materinya terkait tema yang diusung. Setidaknya, Edys menjelaskan konsep Ilmu Pemerintahan secara konseptual termasuk tiga tugas dan fungsi pemerintahan, antara lain: 1) A Rulling Process (ketergantungan pemerintah dan masyarakat terhadap kepemimpinan seseorang); 2) Governing Process (praktek pemerintahan yang didasarkan pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin dan masyarakat); 3) An Administering Process (terbangunnya suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif).

Selain menyentuh ranah Ilmu Pemerintahan, dalam materinya Edys menjelaskan tentang pentingnya membangun government relations dan fungsi humas pemerintahan yang erat kaitannya dengan Program Studi Ilmu Komunikasi. “Humas pemerintahan memiliki peran yang sangat strategis dan berat dalam arti bukan hanya sekadar melakukan pencitraan lembaga, tetapi juga membawa lembaga pemerintahan ke posisi yang bermartabat terhadap publik internal dan eksternal, menjadi corong yang ideal dan profesional, yang didukung penuh oleh kepala daerah, publik internal dan publik eksternalnya agar fungsinya maksimal,” tuturnya.

Secara riil beberapa contoh media monitoring mengenai top issue tentang TNI juga ditampilkan sebagai gambaran bahwa informasi yang beredar di media, baik cetak, elektronik, maupun online diperlukan pemantauan ketat oleh pihak Humas dan IT atau cyberhumas dari setiap lembaga. Melalui kegiatan ini diharapkan wawasan mahasiswa Unikom khususnya di Prodi IP, IK, dan SI semakin terbuka luas dan dapat memberikan manfaat untuk saat ini dan masa yang akan datang. (Direktorat Hms & Pro)

Kunjungan Edukatif SMK YMIK Jakarta ke Unikom: Menggali Wawasan Perkembangan Teknologi
Selasa, 22 Oktober 2019
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024
Senin, 21 Oktober 2019
Partisipasi Aktif Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Unikom Bersinergi Melalui Kepengurusan ISKI Jabar
Senin, 21 Oktober 2019